Memperkaya Orang Asing, Indonesia Dapat Apa?

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke dalam negaranya. Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditembuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikutinya. Diantaranya adalah Undang-undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat menjadi UUPM, menyatakan bahwa: “Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional, di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing mensyaratkan adanya Joint Venture, yaitu ketentuan bahwa penanaman modal asing harus membentuk Joint Venture dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Mengadakan Joint Venture Agreement merupakan langkah awal dalam membentuk perusahaan Joint Venture. Dimana di dalam perjanjian Joint Venture Agreement berisikan kesepakatan para pihak tentang kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi dan tenaga ahl, penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi, dan berakhirnya perjanjian Joint Venture. Pengusaha asing dan pengusaha lokal membentuk suatu perusahaan baru yang disebut Perusahaan Joint Venture dimana mereka menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Landasan pembentukan perusahaan joint venture tersebut adalah joint venture agreement dan ketentuan umum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). UUPM memberikan wewenang kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan penanaman modal, wewenang tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUPM. Namun ketentuan pelaksanaannya belum dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk ketentuan-ketentuan lainnya dari UUPM. Dampak dari kondisi ini maka peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai pelaksanaan penanaman modal masih diberlakukan ketentuan terdahulu yang bersumber dari Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPA dan UUPMD) yang didasari oleh ketentuan peralihan pasal 37 UUPM No. 25 Tahun 2007. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 Jo Keputusan Kepala BKPM No. 6/SK/1987 Jo keputusan BKPM No. 57/SK/2004 Jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mensyaratkan bahwa salah satu syarat permohonan penanaman modal asing adalah Arrangement of Joint Venture Agreement yang harus disertakan dalam permohonan. Joint Venture Agreement yang dijadikan salah satu syarat dalam penanaman modal asing oleh BKPM digunakan sebagai dasar dibentuknya Joint Venture Company. Artinya Joint Venture Company tunduk kepada hukum perjanjian. Namun dalam UUPM pasal 5 ayat 2, Joint Venture Company harus berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.

Daftar Referensi:

Anna Rokmatussah Dyah & Suratman. 2009. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika.

David Kairupan. 2013. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana.

Hulman Panjaitan dan Anner Managatur. 2008. Hukum Penanaman Modal Asing Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit INDHILLCO.

Neltje F  Katuuk. 1994. Seri Diktat Kuliah: Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Penerbit Universitas Gunadarma.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1967_1.pdf

(Diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 02.30)

http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf

(Diakses pada tanggal 5 April 2016 pukul 03.00)